Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang “Dikriminalisasi” Berkaitan Terbentuknya Majelis Kehormatan Notaris (MKN)

Berdasarkan UUJN tahun 2004 pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD). Sesuai dengan Pasal 66 Undang – Undang Jabatan Notaris (UUJN) Tahun 2004, kewenangan MPD untuk memberikan persetujuan atau penolakan terkait “kriminalisasi” terhadap Notaris. Kewenangan MPD ini selanjutnya dianulir oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PPU-X/2012. Namun pada UUJN tahun 2014, dimunculkan kembali lembaga yang sejenis MPD, yaitu Majelis Kehormatan Notaris MKN yang diberikan kewenangan yang tidak jauh berbeda dengan MPD. Untuk itu, tujuan penelitian untuk: (1) Mendeskripsikan dan menganalisis perlindungan hukum terhadap Notaris yang “dikriminalisasi” berkaitan dengan terbentuknya Majelis Kehormatan Notaris (MKN); (2) Mendeskripsikan dan menganalisis kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) dalam melaksanakan perlindungan terhadap Notaris dalam proses peradilan. Kerangka teoritik yang digunakan adalah: (1) Teori Perlindungan Hukum, (2) Teori Kepastian Hukum, (3) Teori Kewenangan. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dengan melakukan pengkajian atas bahan-bahan hukum seperti: bahan hukum primer, sekunder maupun tertier. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Pengumpulan bahan hukum digunakan cara studi dokumen atau kepustakaan. Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan pendekatan analitis (analyitical approach)¸ Hasil penelitian menyimpulkan: (1) Perlindungan hukum terhadap Notaris yang “dikriminalisasi” dapat berupa perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif, kepada Notaris diberikan hak ingkar dan diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam perlindungan represif, Notaris yang dipanggil dalam proses peradilan diberikan perlindungan oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya proses peradilan yang dikenakan kepada Notaris, seperti yang diamanatkan pada Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, dengan cara pemberian persetujuan atau penolakan atas pemeriksaan Notaris dalam proses peradilan. Namun kewenangan yang dimiliki oleh MKN ini dapat saja dimentahkan oleh Mahkamah Konstitusi seperti kewenangan Majelis Pengawas Notaris (MPN) seperti yang diamanatkan pada Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; (2) Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) dalam melaksanakan perlindungan terhadap Notaris dalam proses peradilan berbenturan dengan kewenangan penyidik. Pada Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris, MKNW berwenang memberikan persetujuan kepada penyidik untuk memeriksa Notaris, sedangkan pada Pasal 6 Ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa Penyidik adalah: (a) pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia; (b) pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang undang. Selanjutnya pada Pasal 7 huruf d dan hurup e KUHAP dijelaskan bahwa Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat 1 huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang: (d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; (e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat